HALOSMI.COM – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburia, ke Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat kemarin, 28 Juni 2024.
Mereka akan membahas soal evaluasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terkena peretasan.
“Ya yang kemarin lah (soal PDN), yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu, 29 Juni 2024.
Sementara Menkominfo Budi Arie enggan memberikan keterangan. Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan, Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Menkeu Sri Mulyani juga terpantau hadir di Istana Negara.
PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diretas sejak 20 Juni 2024, tapi pemerintah baru mengakuinya pada Senin lalu. BSSN mengatakan virus yang menyerang PDN merupakan data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data.
PDN mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas PDN dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.
Bobolnya data PDN menjadi perhatian publik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga warganet mempertanyakan kinerja Kominfo dan BSSN.
“Ini potensi kebocoran data seluruh warga negara Indonesia, tidak bisa dianggap enteng,” kata Tubagus Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan dan keamanan negara.
Pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut. Namun Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan.
“Data yang kena, tidak bisa dipulihkan lagi.. Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki,” kata Herlan di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
“Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data,” kata Budi Arie usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis, 28 Juni 2024.
Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
Dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan Budi Arie mengungkapkan peretas meminta uang tebusan sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131,2 miliar). Namun pemerintah enggan membayar permintaan tersebut. (*)
