Buntut Tiang Listrik Ambruk, Puluhan Warga Geruduk Kantor Dinas Bina Marga

Puluhan warga yang tergabung dalam GPS menggeruduk kantor Dinas Bina Marga di ruas Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi, pada Jumat, 5 Juli 2024. Foto: Istimewa.
Puluhan warga yang tergabung dalam GPS menggeruduk kantor Dinas Bina Marga di ruas Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi, pada Jumat, 5 Juli 2024. Foto: Istimewa.

HALOSMI.COM – Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Prima Sukabumi (GPS) menggeruduk kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Provinsi Jawa Barat pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), di ruas Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi, pada Jumat, 5 Juli 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi pendemo memanas lantaran petugas dari dinas tersebut tidak mendatangi para pendemo. Aksi saling dorong antara pendemo dengan pihak kepolisian pun tak bisa dihindari. Bahkan, demontrans merangsak masuk dengan cara merusak pintu kantor dinas tersebut.

Koordinator GPS, Danial Fadhillah, mengatakan bahwa tujuan aksi ini merupakan buntut dari peristiwa ambruknya tiang listrik hingga menimpa pagar rumah warga di Jalan Cemerlang, Kecamatan Warudoyong pada beberapa waktu lalu.

“Tentunya hal tersebut bukan tanpa sebab, kami menduga kejadian tersebut disebabkan oleh pekerjaan kontraktor PT Prima Mix yang mengeruk pembatas penahan tiang listrik terlalu dalam, hingga mengakibatkan tiang listrik tersebut tumbang atau roboh,” kata Danial, kepada awak media.

Ia menjelaskan, dampak kejadian tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap negara dan masyarakat. Pasalnya, dengan kejadian tersebut terjadi kerusakan serta membuat listrik diwilayah tersebut mati secara total. Hal itu telah mengganggu aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan pengerjaan Jalan Provinsi di Jalan Cemerlang yang mengakibatkan kestabilan atau erosi tanah sehingga tiang listrik tersebut menimpa rumah warga.

“Beruntung tidak mengakibatkan korban jiwa. Kami sangat menyayangkan pembangunan jalan tersebut kurang memperhatikan aspek daripada perencanaan teknis,” ungkapnya.

Apabila melihat UU No. 02/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 38/2024 tentang Jalan. Maka, sudah jelas bahwasannya pembangunan Jalan Cemerlang tersebut harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan jalan dan memperhatikan implementasi pembangunan jalan.

“Nah, dalam pembangunan Jalan Cemerlang ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ucapnya.

Ia sangat menyayangkan perbaikan Jalan Cemerlang kurang memperhatikan unsur perundang-undangan. Ia juga melihat pembangunan tersebut menyampingkan aspek keselamatan bagi masyarakat. Sehingga pemborong dengan sewenang-wenang melakukan pengerjaan tanpa memikirkan keselamatan masyarakat.

Maka dari itu, ia meminta dengan tegas Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat harus bertindak tegas kepada pemborong yang merugikan masyarakat setempat yang tidak memikirkan aspek lingkungan dalam pembangunan jalan berkelanjutan.

“Perencanaan yang kurang matang bukan hanya mengakibatkan program pembangunan tidak efektif, tetapi juga menjadi benih subur bagi tumbuhnya korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan proses perencanaan pembangunan dilakukan secara

transparan, partisipatif dan akuntabel guna mencegah terjadinya korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Ia menuntut agar Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi kepada pihak pengembang dan melakukan pengawasan kinerja dengan baik. Tak hanya itu, analisis dampak lingkungan juga harus dipertanyakan ada atau tidaknya, serta keseriusannya dalam membangun.

“Hari ini PT Pima Mix yang saya tahu dan sesuai data, bahwa perusahaan itu telah memegang semua kendali dan semua proyek di Kota Sukabumi, termasuk di Dinas Bina Marga,” cetusnya.

“Nah, yang kita pertanyakan ketika memegang semuanya keseriusannya dimana, kalau sampai ada satu tiang listrik saja sudah roboh, harusnya sudah tahu ketika itu digali dampaknya seperti apa dan antisipasinya seperti apa. Salah satu contoh saja, belum lagi keselamatan kerja dari para pekerja yang ikut dalam proses pekerjaannya. Iya, karena aksi hari ini belum ada jawaban dari pihak dinas, maka kami meminta evaluasi tertulis dulu selama waktu 3X24 jam, jika tidak ditanggapi kami akan kembali lagi dengan jumlah massa lebih banyak lagi,” timpalnya.

Sementara itu, Staf Seksi Pembangunan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Jawa Barat pada Dinas BMPR, Ajat Sudrajat, menyampaikan bahwa pihaknya mengaku akan menyampaikan seluruh aspirasi yang dilakukan oleh peserta pendemo tersebut kepada pimpinannya untuk menindaklanjuti atas masukan tersebut.

“Kalau terkait masalah tiang listrik, kita ada galian saluran cuman baru membuka. Kontruksi trotoar saja itu, tapi karena kondisi waktu itu hujan dan posisi tiang listrik ada di sawah dan tanahnya tidak kuat, sehingga terjadi ambruk,” jelasnya.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, kata dia, pihaknya langsung bergegas ke lokasi kejadian untuk meninjau dan melihat kondisinya secara langsung pada malam hari. Bahkan, pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan PLN dan sudah dilakukan pengecekan bahwa tiang listrik mana saja yang sekiranya bisa terjadi hal yang sama.

“Terkait kelalaian, itu bisa jadi. Cuman kita juga sebenarnya untuk bahan evaluasi buat kita agar pekerjaan bisa lancar dan bermanfaat untuk masyarakat. Kita akan mengajukan infentarisasi kepada pimpinan. Itu kurang lebih 10 meteran baru membuka trotoar. Total panjang 200 meter lebih. Untuk anggarannya saluruhnya itu ada di papan proyek,” pungkasnya. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *