“bjb

Dua Caleg DPRD Kota Sukabumi Tersandung Kasus Hukum, Polisi Ungkap Hal Ini

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun, saat diwawancarai awak media terkait perkembangan kasus perundungan, pada Rabu, 20 Desember 2023. Foto: Nuria Ariawan/HALOSMI.
Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun, saat diwawancarai awak media terkait perkembangan kasus perundungan, pada Rabu, 20 Desember 2023. Foto: Nuria Ariawan/HALOSMI.

HALOSMI.COM – Pihak kepolisian angkat bicara terkait adanya dugaan jual beli tanah yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kota Sukabumi berinisial RB dan WP.

Akibatnya, korban yang berisinial XG, warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mengalami kerugian sebesar Rp 1 miliar.

Baca juga: Nah Loh! Dua Caleg DPRD Kota Sukabumi Dipolisikan Gegara Hal Ini

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun, mengatakan proses hukum akan tetap berjalan. Namun demikian penanganan perkaranya itu ditunda dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut mengacu pada Surat Telegram (ST) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penundaan sementara proses hukum yang melibatkan para peserta Pemilu 2024. Adapun aturan ini dimuat dalam dalam ST dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023.

“Iya betul, penanganan akan dilanjut kembali setelah selesai rangkaian giat Pemilu,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, RB dan WP, dua orang Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi dilaporkan korban inisial XG ke pihak kepolisian terkait dugaan jual beli tanah yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum korban, Diah Ekawati mengatakan, kejadian tersebut bermula saat kedua caleg yang juga memegang jabatan sebagai Pembina dan Ketua sebuah Yayasan Pendidikan di Kota Sukabumi melakukan transaksi pembelian dua bidang tanah dengan bangunan rumah.

Tanah dan bangunan itu rencananya akan dijadikan gedung sekolah dengan kesepakatan pembayaran Rp2 miliar. Kemudian, Rp1 miliar dari total pembayaran menggunakan cek salah satu bank konvensional. Sayangnya, cek tersebut diduga palsu.

“Tanda tangan dengan sengaja dibuat tidak benar agar tidak bisa dicairkan. Laporan polisi sudah dilakukan pada Mei 2023 lalu tapi sampai sekarang belum ada kepastian hukum,” kata Diah kepada awak media. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *