Erick Thohir Buka Suara, Terkait Isu Indofarma Terjerat Pinjol

HALOSMI.COM- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Buka Suara Terkait perusahaan BUMN, PT Indofarma Tbk. (INAF) yang saat ini sedang bermasalah terjerat pinjaman online (pinjol). Hal itu terungkap dalam audit Pemeriksa Keuangan (BPK).

Erick mengungkapkan, oknum Indofarma yang melakukan tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan korupsi.

Sehingga, pihaknya menyerahkan persoalan itu kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya belum dapat laporannya, cuma ya kan itu korup, ” kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI usai rapat kerja dengan Komisi VI, Jumat 7 Juni 2024.

Erick enggan menanggapi lebih jauh terkait persoalan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa saat ini pihaknya sedang membenahi BUMN melalui aksi bersih-bersih.

“Kita yang bersih-bersih jalan terus lah, yang penting bukan korup secara sistem, tapi ini ada oknum yang korupsi. Kita mesti bedain lah korup secara sistematik sama oknum yang korup,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya yang meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap Indofarma. Hasilnya, ada indikasi fraud dalam laporan keuangan Indofarma.

“Diaudit semua ternyata banyak pembayaran dari trading-nya Indofarma nggak masuk uangnya ke Indofarma. Dicek ke anak perusahaannya itu, setelah dicek tagihan-tagihannya semua mungkin ada yang belum ditagih, ternyata memang sudah ditagih semua tapi nggak masuk ke Indofarma,” jelasnya.

Arya menambahkan, terkait pengawasan, BUMN mengaku sulit menjangkau anak dan cucu perusahaan BUMN.

“Itu kan cucu, BUMN nya kan Biofarma, itu sudah anaknya, cucunya, ya kita kan nggak sampai ke sana,” kata Arya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan mengejutkan saat mengaudit kerugian PT Indofarma Tbk dan anak usahanya.

BUMN farmasi itu ternyata terjerat pinjaman online alias pinjol. Sebelumnya, dugaan fraud yang merugikan negara juga mengemuka, dan membuat perusahaan mengalami masalah keuangan.

Temuan tersebut dilaporkan BPK kepada DPR, bersama sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma dan anak usahanya, PT IGM, yang menyebabkan perusahaan farmasi itu fraud atau rugi.

Laporan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 oleh BPK ke DPR, Kamis 6 Juni 2024.

Ada sejumlah aktivitas yang menyebabkan Indofarma merugi, antara lain melakukan transaksi jual-beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online alias pinjol.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp 122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp 23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp 18,26 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi Indofarma agar melaporkan ke pemegang saham atas pengadaan dan penjualan alat kesehatan teleCTG, masker, PCR, rapid test (panbio), dan isolation transportation yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 16,35 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 146,57 miliar.

Indofarma juga diminta berkoordinasi dengan pemegang saham dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan perusahaan dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum, dan mengupayakan penagihan piutang macet senilai Rp 122,93 miliar.

Indofarma memang terlihat sedang mengalami masalah keuangan. Pada April kemarin, Indofarma bahkan menunggak pembayaran gaji para karyawan untuk periode Maret 2024.

Nah Hal itu disebabkan oleh adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Perusahaan menyatakan, meskipun tidak berdampak secara langsung pada operasional perseroan, akan tetapi perusahaan harus berkoordinasi dengan tim pengurus yang ditunjuk pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berita bahwa Perseroan belum membayarkan upah terhadap karyawan untuk periode Maret 2024 adalah benar,” kata Corporate Secretary Indofarma, Warjoko Sumedi seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada 20 Mei 2024, BPK RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif mengenai Pengelolaan Keuangan Perseroan, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya untuk periode 2020 hingga 2023 kepada Jaksa Agung di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sebelumnya, Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan DPR RI hari ini (4/6). IHPS II Tahun 2023 juga mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga 2023 telah sesuai rekomendasi sebesar 78,2%.

“Dari tindak lanjut tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun,” ungkap Ketua BPK, Isma Yatun, dalam kegiatan penyampaian IHPS II Tahun 2023 yang berlangsung dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Mengutip dari Cnn.

IHPS II Tahun 2023 memuat ringkasan dari 651 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 1 LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS ini juga memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional (PN), yaitu pengembangan wilayah serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News