Konflik Reforma Agraria Belum Selesai, Elemen Masyarakat di Sukabumi Sebut Pemerintah tak Berpihak pada Rakyat

Elemen masyarakat di Sukabumi lakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN, di Jalan Suryakencana, Kecamatan Cikole, pada Jumat kemarin 29 September 2023. Mereka menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan konflik Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Foto: Nuria Ariawan/HALOSMI.
Elemen masyarakat di Sukabumi lakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN, di Jalan Suryakencana, Kecamatan Cikole, pada Jumat kemarin 29 September 2023. Mereka menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan konflik Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Foto: Nuria Ariawan/HALOSMI.

HALOSMI.COM – Konflik Reforma Agraria semakin hari kian memperhatikan, setidaknya lebih dari 137 lokasi konflik yang harus menelan korban, intimidasi, kriminalisasi, dan diskriminasi hukum.

Secara khusus di Kabupaten Sukabumi terdapat empat Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), yang sejatinya harus selesai pada tahun 2021, namun hingga saat ini belum juga terselesaikan.

Program Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan merupakan program Nawa cita Presiden Joko Widodo dalam agenda kelima dan ketujuh. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan program tersebut diperkuat dengan lahirnya Kepres No. 86/2018, bahkan pada tahun 2021 telah dibentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria yang dipimpin langsung oleh kantor staf presiden.

Namun dalam pelaksanaan tahapannya itu mengalami banyak kendala, diantaranya keseriusan dan keberpihakan pemerintah belum sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, rumitnya birokrasi dan tingkat pusat hingga daerah, bahkan pelaksana teknis di daerah seringkali tidak sinkron dengan agenda-agenda pusat.

Ketua DPC SPI Kabupaten Sukabumi, Rozak Daud, mengatakan ada empat lokasi yang sudah menjadi program strategis nasional, yakni PT. Surya Nusa Nadi Cipta di Kecamatan Caringin dengan luas 320 hektar. PT. Bumiloka di Kecamatan Jampang Tengah dengan luas 1600 hektar, PT. Djaya Perkebunan Sindu Agung di Kecamatan Lengkong dengan luas 1.500 hektar, dan PTPN VIII di Kecamatan Sukabumi dengan luas 1.600 hektar.

“Ya, di Sukabumi itu terdapat empat LPRA. Keempatnya sudah dikunjungi oleh KSP Deputi II pada tanggal 18-19 Oktober 2021,” ujar Rozak, kepada awak media, usai melakukan unjuk rasa ke Kantah BPN Kabupaten Sukabumi, Jumat 29 September 2023.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya juga sudah melakukan langkah-langkah agar konflik Reforma Agraria ini bisa terselesaikan. Namun lagi-lagi pihak BPN saling menuding kewenangan dengan Kantor Wilayah (Kanwil). Padahal secara regulasi, hal itu merupakan kewenangan pelaksana teknis di Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Kabupaten Sukabumi.

“Hasil diskusi kita dengan Kanwil dan tingkat kementerian, itu mengarahkan agar BPN melakukan kunjungan lapangan, tetapi sampai saat ini tidak ada, yang ada bahkan hari ini BPN lebih merespon usulan yang dilakukan oleh perusahaan,” pungkasnya. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *