HALOSMI.COM – Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, terus menuai kontroversi dari berbagai pihak. Dalam putusan MK tersebut, MK memutuskan memperboleh kan aktivitas kampanye dilakukan di fasilitas pemerintahan dan pendidikan, sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye.
Aktivis wanita Sukabumi yang tergabung dalam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Institut Madani Nusantara, menuturkan bahwa keputusan tersebut merusak esensi dasar dari sekolah yang mana sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu.
“Keputusan tersebut bagi saya kurang elok, karena sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu bukan untuk urusan politik. Ketika anak menuntut ilmu artinya itu harus netral, harus bebas,” kata Ketua Kopri Institut Madani Nusantara, Amina Ramalia Wiransyah, Senin, 21 Agustus 2023.
Aktivis wanita yang sering dipanggil Ami ini menambahkan ketika golongan itu datang untuk berkampanye ke sekolah tentunya perlu mempertanyakan kembali tujuan dari kampanye ke sekolah tersebut.
Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31, Lanjut Ami, itu dikatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan, itu artinya saat proses pembelajaran tidak boleh diganggu.
“Setiap anak itu kan memiliki konsentrasi yang berbeda-beda, ketika ada anak yang mempunyai konsentrasi yang tinggi dan ketika terganggu proses belajar mengajarnya, tentu akan mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah,” tegas Ami.
Anak-anak yang ada di sekolah itu diyakininya belum memiliki pengertian terhadap hak berpolitiknya, bahkan usianya telah memiliki hak pilih.
“Harus dipertimbangkan lagi keputusan tersebut, saya tegaskan sekali lagi sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu bukan berpolitik,” pungkasnya. (*)
