HALOSMI.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana mengumumkan kepala daerah yang terlibat judi online kepada publik jika sanksi teguran tak digubris.
Menurutnya, itu bisa menjadi langkah mujarab karena sebentar lagi Pilkada 2024 akan dilaksanakan. Hal itu pasti akan mempengaruhi elektabilitas kepala daerah yang bermain judi online dan ingin maju di pilkada.
“Maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” kata Tito di gedung DPR, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis, 27 Juni 2024.
Tito baru akan melakukan itu jika sanksi awal tidak membuat kepala daerah berhenti terlibat judi online.
Dia menjelaskan bahwa sanksi awal bagi kepala daerah kepala daerah definitif berupa teguran tertulis. Apabila tidak menggubris, maka akan diumumkan kepada publik.
Selanjutnya, Tito akan pro aktif dan berkoordinasi dengan PPATK meminta data keterlibatan kepala daerah yang bermain judi online.
Saat ini, dia mengaku baru mendengarnya dari laporan PPATK dalam rapat di Komisi III DPR.
“Nah saya belum tahu ini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK,” ungkap Tito.
Keterlibatan judi online di kalangan pejabat negara tengah disorot usai PPATK mengumumkannya dalam rapat Komisi III DPR.
PPATK menyebut anggota DPR dan DPRD pun ada yang terlibat judi online. (*)
