Rapat Paripurna Raperda LKPJ TA 2023, Pj Wali Kota Sukabumi Ungkap Hasil Audit BPK

Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, didampingi Ketua DPRD Kamal Suherman dan dua Wakil Ketua DPRD usai menandatangani berita acara terkait Raperda tentang LKPJ TA 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, pada Kamis, 13 Juni 2024. Foto: Humas DPRD Kota Sukabumi for HALOSMI.
Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, didampingi Ketua DPRD Kamal Suherman dan dua Wakil Ketua DPRD usai menandatangani berita acara terkait Raperda tentang LKPJ TA 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, pada Kamis, 13 Juni 2024. Foto: Humas DPRD Kota Sukabumi for HALOSMI.

HALOSMI.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, mengungkapkan hasil audit Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam hal penggunaan anggaran selama tahun 2023 yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut. Hal itu terwujud atas sinergitas yang terjalin antara eksekutif dan legislatif.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna dalam agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang digelar di Gedung DPRD Kota Sukabumi, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Kusmana mengatakan, penyampaian Raperda tentang LKPJ TA 2023 itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya masa akhir tahun dan juga sudah di audit oleh BPK.

“Alhamdulillah hasil audit BPK sudah dapat ke 10 kali wajar tanpa pengecualian. Ini rasa syukur kita dan ini adalah kolaborasi kebersamaan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Kusmana, kepada HALOSMI.COM, pada Kamis, 13 Juni 2024.

Lebih lanjut, kata dia, APBD 2023 telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, dengan fokus utama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi objek pajak dan retribusi.

“Berbagai upaya juga dilakukan untuk memaksimalkan sumber pendapatan lain dan potensi pendapatan dari pusat maupun provinsi,” ucapnya.

Kusmana menjelaskan, kebijakan belanja daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan urusan lain sesuai perundang-undangan. Pengelolaan APBD dilakukan berdasarkan skala prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Sukabumi, dengan mempertimbangkan isu strategis dan penerapan kebijakan yang tepat.

“Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk belanja berbasis kinerja, pembangunan berkelanjutan, program pro lingkungan, pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta Pemilu dan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Kusmana, langkah kedepan yang akan dilakukan pihaknya yakni fokus pada kegiatan yang akan disusun bersama-sama, khususnya visi misi pembangunan di tahun 2025.

“Langkah kedepannya kita susun bersama, terutama untuk tahun 2025 agar visi misi pembangunan, jadi pembangunan iru tidak hanya peran eksekutif saja dan legislatif juga sangat berperan. Terus juga peran aspirasi bisa terakomodir, juga terkait dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News