Raperda LKPJ TA 2023, Begini Pandangan Umum DPRD Kota Sukabumi

Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, didampingi Ketua DPRD Kamal Suherman, dan dua Wakil Ketua DPRD usai menandatangani berita acara terkait pemandangan umum setiap fraksi terhadap Raperda tentang LKPJ TA 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, pada Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: Dokpim Kota Sukabumi.
Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, didampingi Ketua DPRD Kamal Suherman, dan dua Wakil Ketua DPRD usai menandatangani berita acara terkait pemandangan umum setiap fraksi terhadap Raperda tentang LKPJ TA 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, pada Sabtu, 15 Juni 2024. Foto: Dokpim Kota Sukabumi.

HALOSMI.COM – DPRD Kota Sukabumi melaksanakan rapat paripurna dalam agenda pemandangan umum setiap fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Rapat paripurna yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, itu digelar di Ruang Paripurna DPRD, pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Setelah mendengarkan pemandangan umum dari setiap fraksi, Kusmana pun memberikan tanggapannya.

Salah satu poin yang dibahas dalam agenda itu terkait adanya penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.

Kusmana pun menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut telah sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku.

“Terkait penyampaian fraksi tentang ada anggaran penambahan pendapatan transfer dari pusat, ini memang sudah ditentukan juknisnya. Perubahannya telah sesuai dengan juklak dan juknis yang ada,” ujar Kusmana, kepada awak media.

Lebih lanjut, Kusmana menjelaskan, beberapa anggaran yang terbilang besar dalam APBD TA 2023 itu dikarenakan adanya kebutuhan di beberapa instansi, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas.

“Adanya beberapa anggaran cukup besar karena ada kebutuhan seperti di RSUD dan juga di beberapa Puskesmas. Jadi anggarannya tidak hanya dari Dinkes saja,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran itu termasuk di dalamnya dalam memenuhi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Ketenagakerjaan, yang telah dialokasikan dari anggaran non-APBD.

Pembahasan Raperda LKPJ TA 2023 ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan LKPJ. Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Sukabumi, Raperda tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) LKPJ TA 2023. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News