Soal Pemberian THR, Disnaker Kota Sukabumi Segera Sebarkan SE Menaker

HALOSMI.COM – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi akan segera menyebarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Diketahui, SE yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah itu, mengatur ketentuan THR oleh perusahaan. Diantaranya, pemberian THR paling lambat dibayarkan tujuh hari sebelum hari keagamaan, atau H-7 lebaran.

“Sebenarnya, surat edaran yang kami terima tanggal 15 Maret 2024 kemarin, kita langsung bagikan ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan perusahaan lainya yang ada di Kota Sukabumi,” ujar kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Sukabumi, Nia Vaulina, kepada awak media, pada Rabu, 27 Maret 2024.

Ia menjelaskan, THR juga diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, dan juga THR diberikan ke perkara dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Di SE tersebut diatur besar pengali upah untuk pekerja yang bekerja diatas 12 bulan lebih atau pekerja harian lepas, dan pembayarannya juga tidak boleh dicicil, atau dibayar penuh,” jelasnya.

Ia menyampaikan, pihaknya akan melakukan monitoring kepada berbagai perusahaan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan setiap perusahaan mematuhi SE tersebut.

“Kami monitoring ke perusahaan itu rencananya di tanggal 2 hingga 4 April 2024 atau bulan depan ya,” ungkapnya.

Selain monitoring, lanjut Nia, bentuk pengawasan lain yang akan dilakukan yakni dengan membuat Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR 2024.

“Posko yang disiapkan itu di kantor kami ya (Disnaker Kota Sukabumi), untuk pelayanan dan konsultasi dan penegakan hukum THR 2024,” ucapnya.

Ia meyakini, jika semua perusahaan yang ada di Kota Sukabumi akan mematuhi SE tersebut. Sedangkan jika ditemukan adanya perusahaan yang tidak menjalankan itu, maka pihaknya hanya bisa menyerahkan data perusahaannya yang selanjutnya diberikan ke Provinsi Jawa Barat.

“Dalam SE tidak diatur mengenai sangsi, cuman kewajiban kami untuk melakukan pengawasan dan membentuk Posko. Kalaupun ada ya kita serahkan ke provinsi saja. Tapi, untuk Kota Sukabumi sejauh ini aman, seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News