“bjb

Tarif Layanan Kesehatan Naik, Iuran BPJS Kesehatan 2023 Tetap, Ini Besarannya

HALOSMI.COM Pemerintah melakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, dengan penyesuaian tarif tersebut, iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2023 masih belum berubah.

Pasalnya, menurut BPJS Kesehatan, tarif dan iuran berbeda, dimana tarif merupakan besaran biaya yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan, sedangkan iuran adalah besaran biaya yang dibayarkan Peserta ke BPJS Kesehatan tiap bulan.

Secara umum pelayanan untuk peserta JKN di rumah sakit masih berlangsung seperti sedia kala. Skema dan besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama dengan ketentuan BPJS sebelumnya.

Berikut rincian iuran BPJS Kesehatan 2023, hingga Rabu 25 Januari 2023 dikutip dari panduan layanan peserta JKN-KIS:

Iuran JKN-KIS adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan baik dari peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program JKN-KIS.

1. Besaran iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) adalah Rp42.000,00/orang/bulan yang dibayarkan Pemerintah Pusat.

2. Besaran iuran untuk Penduduk yang  didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Rp42.000,00/orang/bulan    yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah

3. Besaran iuran Peserta BP Penyelenggara Negara adalah 5% dari upah dengan rincian:

a. Penerima Pensiun

  1. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Pusat
  2. 2% (dua persen) dibayar oleh penerima pensiun

b. Veteran, Perintis Kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan yakni 5% dari 45% Gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah Pusat.

4. Besaran iuran Peserta Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara adalah 5% dari upah dengan rincian:

a. Penerima Pensiun

  1. 3% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;
  2. 2% (satu persen) dibayar oleh Peserta

b. Veteran, Perintis Kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis  Kemerdekaan Iuran bagi peserta segmen ini yaitu sebesar 5% dari 45% Gaji pokok PNS golongan ruang III/a  dengan masa kerja 14 tahun per bulan.

5. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dan Bukan Penyelenggara Negara, iurannya sebesar 5% dari upah dengan rincian:

  1. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
  2. 1% (satu persen) dibayar oleh Pekerja.

Bagi PPU Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI. Upah adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah.

Sedangkan bagi PPU Bukan Penyelenggara Negara (Swasta) upah adalah gaji pokok ditambah tunjangan, dengan   batas paling rendah sebesar upah minimum kabupaten/kota/provinsi dan batas paling tinggi gaji/upah per bulan  yaitu sebesar Rp12.000.000,00.

6. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara. Iuran dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan atau pihak lain atas nama peserta, dengan besaran iuran sebagai berikut:

Kelas I: Rp150.000,00/orang/bulan

Kelas II: Rp100.000,00/orang/bulan

Kelas III: Rp42.000,00/orang/bulan (mendapatkan bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7.000,00/ orang/bulan). (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *