“bjb

Teken Perjanjian Kinerja 2024, Pemkot Sukabumi Wujudkan Manajemen Pemerintahan Efektif

Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Sekretaris Daerah (Sekda), Dida Sembada, bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Sukabumi, melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun 2024, di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Jumat, 2 Februari 2024. Foto: Dokpim Kota Sukabumi.
Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Sekretaris Daerah (Sekda), Dida Sembada, bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Sukabumi, melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun 2024, di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Jumat, 2 Februari 2024. Foto: Dokpim Kota Sukabumi.

HALOSMI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Jumat, 2 Februari 2024.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun 2024 dilakukan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Sekretaris Daerah (Sekda), Dida Sembada, bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Sukabumi.

Perjanjian kinerja ini dalam rangka mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

“Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,” ujar Kusmana.

Sementara itu, pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Maka dengan pola perjanjian kinerja seperti ini, tidak boleh lagi ada kepala OPD yang tidak mengetahui apa

“Indikator yang diperjanjikan dengan saya pada setiap tahunnya, terutama tahun 2024 ini. Karena isi dari PK ini adalah sebuah pernyataan perjanjian kinerja ini harus menjadi fokus dan konsentrasi utama kita bersama,” ucapnya.

Dengan pemetaan tersebut, lanjut dia, berati pihaknya telah melakukan apa yang menjadi arahan permenpan 53 tahun 2014 dengan membuat PK berjenjang sampai dengan level staff baik ASN/P3K/Non ASN yang sinkron dengan EKIN-BKN.

“Saya tugaskan kepada para kepala perangkat daerah/badan dan camat untuk memetakan PK ini sampai dengan level staf sehingga tergambar dengan jelas Matriks Peran Hasil (MPH)-nya sebagai gambaran bahwa kita berkinerja,” pungkasnya. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *