HALOSMI.COM – Aktivis Mahasiswa Sukabumi dari berbagai universitas menggelar Simposium Demokrasi dengan tema menakar hilangnya etika dan moral kepemimpinan sebagai kemunduran daripada demokrasi, di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, pada Sabtu, 10 Februari 2024.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, Anggi Fauzi, mengatakan kegiatan Simposium Demokrasi ini merupakan hasil inisiasi dari sejumlah aktivis, diantaranya organisasi Cipayung Plus Sukabumi Raya dan Aktivis Mahasiswa Sukabumi.
“Kegiatan Simposium Demokrasi ini memang diinisiasi oleh teman-teman Cipayung, ada kawan-kawan PMII, IMM, Kammi dan juga teman-teman dari GMNI. Kita hari ini sama-sama mengadakan Simposium Demokrasi ini dalam upaya ataupun kritik dan juga merespon dengan situasi dan kondisi hari ini yang terjadi di nasional,” ujar Anggi, kepada awak media.
Pada Pemilu 2024 ini, kata dia, terlihat jelas bahwa etika dan moral kepemimpinan mengalami kemunduran yang signifikan. Maka dari itu, Aktivis Mahasiswa Sukabumi pun angkat bicara dan mengeluarkan petisi. Hal ini dilakukan atas munculnya keresahan bersama, muncul atas kesamaan persepsi dan kesamaan narasi.
“Tentunya para guru besar sudah mengeluarkan petisi, maka tak elok rasanya kalau teman-teman mahasiswa juga tidak berbicara. Jadi ini muncul atas keresahan bersama. Kita tadi sudah membacakan petisi, ada 12 poin yang didorong oleh teman-teman hari ini,” ungkapnya.
Berikut 12 poin yang dibacakan dalam forum yang diinisiasi oleh Organisasi Cipayung Plus Sukabumi Raya dan Aktivis Mahasiswa Sukabumi.
1. Mendesak kepada pemerintah dan aparat penegak hukum di pusat dan daerah agar selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan, netralitas, tidak mencedrai demokrasi dan kemerdekaan berpendapat, serta terbebas dari politik praktis.
2. Mengimbau seluruh jajaran pemerintahan yang terdiri dari DPR, MK dan aparat penegak hukum beserta Presiden Indonesia untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen dan alat politik sehingga hukum abai dari nilai-nilai moralitas dan etika.
3. Mengimbau seluruh perangkat pemerintahan dari pusat hingga daerah dan desa agar tetap menjaga etika demokrasi, netralitas dan menjaga suasana pemilu 2024 berjalan sesuai asas Pemilu yaitu langsung, umum, nersih, rahasia, jujur dan adil. Serta menjamin masyarakat dalam menentukan suara berdasarkan hati nurani nya tanpa paksaan pihak manapun pada Rabu, 14 Februari 2024.
4. Mendesak TNI, Polri dan ASN mengedepankan sikap patriot dalam netralitas serta menjaga pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai dan tenteram.
5. Mendesak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu untuk menjaga komitmen kuat melaksanakan Pemilu yang mandiri, bermartabat, luber dan jurdil serta menjaga moralitas dalam pelakasanaan Pemilu 2024.
6. Mengimbau terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota Legislatif untuk melaksanakan dan mengedepankan etika berdemokrasi, mengedepankan gagasan, visi dan program. Tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan politik uang.
7. Mengimbau para ketua dan pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra politik dalam berdemokrasi dan mengedapankan prinsip kedaulatan rakyat yang tidak dicampur tangani oleh kekuasaan.
8. Mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia terkhusus di Sukabumi daerah yang kami cintai agar menjaga ketentraman, keamanan, kedamaian dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilu 2024 dan seterusnya, demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan catatan tidak boleh ada kecurangan Pemilu 2024.
9. Mendesak Presiden Indonesia untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis, budayawan dan semua komponen masayarakat serta berhenti menjadikan kasus hukum sebagai alat sandera politik untuk memenangkan kandidat tertentu.
10. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan politik dinasti yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara harus menghentikan perilaku politik cawe-cawe yang bersifat destruktif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Presiden Jokowi wajib mengembalikan prinsip etika dan moral di tempat terhormat dan tertinggi sebagai pijakan politik kenegaraan. Jika Presiden tidak mampu melakukan itu, maka demi kebaikan semua serta demi keutuhan bangsa dan negara, kami Aktivis Mahasiswa Sukabumi Menuntut kerelaan jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Presiden. Sehingga pemilu bisa berjalan secara jujur, adil, demokratis dan bermartabat.
12. Apabila Presiden dan penyelenggara Pemilu 2024 tidak melaksanakan konstitusi dengan sebaik-baiknya, maka lebih baik mundur dan turun saja dari jabatannya. (*)
