HALOSMI.COM – Paska Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi, terjerat kasus dugaan korupsi atau suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan publik.
Buntut dari kasus korupsi itu pun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi semua perwira TNI.
Dilansir dari CNN Indonesia, Jokowi menegaskan tak mau ada kejadian serupa yang terulang. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga tak ingin ada penyelewengan kekuasaan lagi yang dilakukan oleh perwira TNI.
“Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu (kasus suap Basarnas). Semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” kata Jokowi, di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin 31 Juli 2023.
Jokowi juga berkomentar tentang polemik KPK dan TNI dalam kasus Kabasarnas. Menurutnya, persoalan itu terjadi hanya karena urusan koordinasi.
“Masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi itu sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan, sudah. Kalau itu dilakukan, rampung,” tandasnya.
Diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan Henri sebagai tersangka kasus proyek alat deteksi korban reruntuhan. Namun setelah penetapan itu, TNI tak terima atas penangkapan salah satu perwira tinggi mereka.
TNI merasa pelanggaran hukum anggota militer itu harus diproses di internal TNI. Maka dari itu, Perwakilan TNI pun mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan keberatan. Alhasil, KPK meminta maaf setelah pertemuan itu.
“Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, di kantornya di Jakarta, belum lama ini. (*)
