HALOSMI.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Warudoyong, di Grand Cikareo, pada Selasa 29 Januari 2024.
Turut hadir Pj TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Sukabumi, Ashady Sugiarto, dan dinas instansi terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.
Musrenbang yang diikuti oleh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi, pengusaha, LPM dan media massa ini sebagai wadah untuk masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan usulan-usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, selaras dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, serta sejalan dengan visi dan misi Kota Sukabumi,” ujar Kusmana, kepada awak media.
Ia mengatakan, pembagunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka prevalensi stunting, pengendalian inflasi, pemerataan pembangunan, inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, pemerintah pun tak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, swasta dan organisasi kemasyarakatan.
“Kita harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Sukabumi yang bahagia lahir dan batin. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, baik melalui Musrenbang maupun melalui mekanisme lain yang tersedia,” jelasnya.
Musrenbang Kecamatan Warudoyong ini telah melalui serangkaian kegiatan dari mulai rembug warga, Musrenbang Kelurahan, hingga pelaksanaan Musrenbang hari ini.
Secara umum, dari Musrenbang juga diperoleh beberapa usulan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif dan berkelanjutan antara lain, mendorong pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, dan industri hijau yang berbasis potensi lokal. Meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Membangun dan memperbaiki konektivitas.
“Setelah ini saya pesankan untuk setiap usulan, kita harus memperhatikan mana yang lebih prioritas, sehingga dapat secara cepat terealisasi di tahun 2025 mendatang,” pungkasnya. (*)
