HALOSMI.COM – Seleksi rekruitmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 4 Kota dan Kabupaten wilayah Jawa Barat 3 yaitu KPU Kota Sukabumi, KPU Kabupaten Sukabumi, KPU Kabupaten Cianjur dan KPU Depok terpaksa dilakukan ulang. Hal ini disebabkan oleh salah satu anggota Tim Seleksi (Timsel) anggota KPU Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Barat 3 terindikasi dan terbukti anggota partai politik, bahkan pernah menjadi calon anggota Legislatif di daerah Jambi.
Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia membenarkan hal tersebut dan saat ini Timsel tersebut telah dicopot dan digantikan dan untuk menjaga integritas, para anggota KPU di empat wilayah Kabupaten Kota di Jawa Barat 3 terpaksa diulang.
“Ya, itu memang sudah ada informasi untuk proses seleksi kpu kabupaten kota jabar tiga yah, cianjur, sukabumi dan depok memang itu diulang lagi dimulai dari tahapan administrasi,” kata Hedi dalam kegiatan Kirab Pemilu 2024 di Balaikota Sukabumi, Senin, 30 Oktober 2023.
Dirinya menambahkan, seleksi ulang terpaksa dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses rekruitmen di KPU 4 Kabupaten dan Kota tersaebut sesuai dengan aturan. Kejadian tersebut bermula ketika salah satu Tim Seleksi Anggota KPU di Wilayah Jawa Barat 3 terindikasi dan terbukti sebagai anggota Partai Politik.
Bukan itu saja, Timsel tersebut pun pernah menjadi Calon Anggota Legislatif di wilayah Jambi. Untuk menjaga indepedensi KPU, seleksi rekruitmen ulang terhadap anggota KPU pun dijalankan ulang sesuai dengan aturan yang ada.
“Hal ini tentu saja untuk menjaga kredibilitas dalam rekruitmen yang tidak terintervensi, jadi terpaksa di ulang,” tambah Hedi.
Hedi memastikan, tahapan Pemilu 2024 akan terus berjalan meskipun masih ada kekosongan komisioner KPU di 4 wilayah tersebut. Untuk kebijakan strategis dalam tahapan Pemilu, Hedi memastikan KPU Provinsi Jabar akan turun dalam pemutusan kebijakan.
“Bisa dipastikan semua tahapan Pemilu di Kota Sukabumi dan wilayah lain yang masih kosong untuk kebijakan-kebijakan strategis tahapan Pemilu ini diambil alih oleh KPU Provinsi, untuk berapa lama? ya kami masih menunggu arahan dari KPU RI,” tutupnya.(*)
