Wali Kota Fahmi Angkat Bicara Terkait Sistem Zonasi PPDB Hingga Bangun SMA Baru Menuai Polemik

HALOSMI.COM – Masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Sukabumi sudah selesai dilaksanakan. Namun saat ini, sistem zonasi PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun dalam proses PPDB menuai polemik.

Atas polemik tersebut, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Jawa Barat, sempat digeruduk oleh sejumlah mahasiswa dan komunitas Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sukabumi Menggugat.

Selain itu, wacana pendirian SMAN baru di Kota Sukabumi saat ini terkendala masalah lahan. Usulan pendirian SMAN baru itu imbas dari sistem zonasi PPDB yang menuai polemik.

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, angkat bicara terkait polemik yang terjadi. Ia mengatakan, hasil dari evaluasi PPDB itu pihaknya hanya memastikan tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah di wilayah Kota Sukabumi.

“Jadi semuanya sudah terfasilitasi, ada yang formal ada yang non formal, jadi seluruhnya anak usia sekolah harus bersekolah,” kata Fahmi, kepada awak media, Senin 17 Juli 2023.

Terkait dengan sistem zonasi PPDB tingkat SMA atau SMK, kata Fahmi, seharusnya pihak KCD Pendidikan Wilayah V Jawa Barat yang menyampaikannya. Namun demikian, pihaknya melihat bukan hanya sekolah negeri saja yang harus di lihat pertumbuhannya, tapi sekolah swasta juga harus di lihat pertumbuhannya.

“Kalau tingkatan itu (SMA) tampaknya harus tingkat provinsi yang menyampaikan nya, tetapi kita melihat bukan hanya sekolah negeri yang harus di lihat pertumbuhannya, sekolah swasta juga,” ungkapnya.

Disinggung terkait wacana pendirian SMAN baru di Kota Sukabumi, lanjut Fahmi, hal tersebut pihak KCD Pendidikan Wilayah V Jawa Barat yang harus terlebih dahulu melakukan kajian. Sehingga jangan sampai akibat adanya sekolah baru, tiba-tiba banyak sekolah swasta yang harus tutup sekolahnya.

“Jadi jangan sampai membangun sekolah baru, tapi tiba-tiba banyak juga sekolah swasta yang sudah ada tapi harus tutup sekolahnya. Jadi terkait ini pihak provinsi yang melakukan kajiannya,” pungkasnya. (*)

Follow dan baca artikel terbaru dan menarik lainnya dari halosmi.com di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *