SUKABUMI, HALOSMI.COM – Bencana hidrometeorologi masih kerap terjadi di beberapa wilayah Kota Sukabumi. Maka dari itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi merumuskan 11 program prioritas di tahun 2024.
Berdasarkan data yang diperoleh, ke 11 program prioritas itu diantaranya pembangunan Gedung BPBD, pengadaan kendaraan penanggulangan bencana, pembinaan kelurahan tangguh bencana, pengadaaan alat komunikasi bencana, pengadaan material bagi korban bencana.
Selain itu, Penguatan teknologi informasi pendukung Pusdalops, pengadaan dan pemasangan rambu informasi bencana, pengembangan inovasi SiEdan, penyusunan dokumen RKPB, Renkon, pelatihan bencana dan gladi kesiapsiagaan, hingga usulan percontohan rumah tahan gempa.
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, mengatakan 11 program prioritas tersebut dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) belum lama ini. Menurutnya, pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan di Kota Sukabumi juga dinilai masih belum berpihak, terutama anggaran dan dana perimbangan. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang disediakan pemerintah daerah belum memadai. Dari rasio anggaran diterima BPBD Kota Sukabumi terhadap APBD masih diangka 0,33 persen tahun 2022.
BACA JUGA : Luncurkan Program Jemput Bola, BPBD Kota Sukabumi Sambangi Kelurahan
“Kebencanaan merupakan bagian dari pelayanan wajib dasar yang memiliki SPM, seperti halnya dengan urusan pendidikan, kesehatan, dan perumahan,” ujar Zulkarnain, kepada HALOSMI.COM, saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Jumat 10 Februari 2023.
Selain itu, kata dia, BPBD Kota Sukabumi sejak beroperasi di tahun 2013 hingga saat ini belum memiliki gedung kantor yang representatif dengan kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
“Hingga saat ini, perlengkapan dan peralatan yang terstandar masih kurang dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki skala risiko sama terhadap bencana. Bahkan, ketersediaan personel dan pegawai yang ada dirasakan masih kurang baik, baik PNS maupun non PNS,” cetusnya.
Contohnya seperti gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, menurut dia, seharusnya hal itu menjadi pelajaran agar Kota Sukabumi juga berbenah dalam melakukan mitigasi bencana. Bahkan, wilayah Kota Sukabumi juga merupakan lintasan sesar aktif, yakni Sesar Cimandiri. Maka dari itu, potensi bencana gempa bumi dengan kekuatan besar masih perlu diwaspadai.
“Kota Sukabumi juga rawan gempa, karena keberadaan sejumlah sesar aktif di darat, salah satunya Sesar Cimandiri. Gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Namun untuk meminimalisir dampaknya dengan langkah mitigasi yang tepat dan wajib dilakukan oleh semua stakeholder terkait kebencanaan, termasuk masyarakat,” paparnya.
BACA JUGA : Kuatkan Peran Partisipasi Pentahelik, BPBD Gelar Seminar Sesar Cimandiri
Selain permasalahan tersebut, Ia mengaku, dokumen pokok seperti Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat rencana aksi jangka menengah komprehensif mulai Prabencana hingga Pascabencana, seharusnya terintegrasi ke dalam RPJMD dan sekaligus sebagai perangkat advokasi bagi pemerintah daerah demi menjamin pelaksanaan penyelengaraan penanggulangan bencana.
“Hingga saat ini, dokumen itu belum dimiliki Kota Sukabumi, sehingga pelaksanaan perencanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan bagi semua pelaku belum bisa diselaraskan dan dipadukan,” pungkasnya.
Sekedar informasi, BPBD Kota Sukabumi mencatat ada sebanyak 225 kali kejadian bencana hidrometeorologi yang tersebar di tujuh kecamatan. Data tersebut selama tahun 2022. Bencana yang mendominasi yaitu tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Elektronik Data Bencana (SiEdan) yang dihimpun oleh BPBD Kota Sukabumi, per 1 Januari hingga 31 Desember 2022, kerugian materi ditaksir mencapai lebih kurang Rp12 miliar. (*)
