HALOSMI.COM – Pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkait permintaan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia menegaskan berdasarkan hukum dan kenyataan yang berlaku Papua adalah abgian dari NKRI.
“NKRI berdasar konstitusi, berdasar hukum internasional, dan berdasarkan kenyataan faktual. (Papua) Adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami (Pemerintah) akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI,” kata Mahfud MD usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Antar, Rabu (15/2/2023).
BACA JUGA: Terlengkap, Ini Profil Richard Eliezer alias Bharada E yang Divonis 1,5 Tahun
Mahfud menegaskan pernyataan itu juga sekaligus menanggapi video yang beredar di masyarakat. Di mana salah satu anggota KKB dalam video itu meminta Indonesia mengakui Papua merdeka.
Anggota KKB dalam video tersebut mengatakan penyanderaan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Merthens dilakukan karena Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua.
Mahfud lalu menegaskan bahwa sejauh ini Pemerintah telah menempuh pendekatan persuasif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
BACA JUGA: Pemerintah Buka Wacana Google dan Facebook Bayar ke Media
Pemerintah, tegasnya, juga terus berupaya mengutamakan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengonfirmasi bahwa Philip Mark Mehrtens saat ini bersama KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Namun, Mathius belum bisa memastikan lokasi tepatnya.
Dia menyatakan pihaknya masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang diturunkan Bupati Nduga Narnia Gwijangge ke Parober
