HALOSMI.COM – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungam anak (DP2KBP3A) Kota sukabumi melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) teknis Tim Percepatan Penurunan Sunting (TPPS).
Kegiatan Rakor TPPS tersebut secara resmi dibuka Penjabat (PJ) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, di Ruang Oproom Setda Kota Sukabumi, pada Senin, 29 April 2024.
Rakor TPPS tingkat Kota Sukabumi itu dilaksanakan dalam rangka memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program di tingkat kota.
Selain itu, juga meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar dalam pencapaian data prevalensi stunting di tingkat kota.
Selanjutnya memperkuat komitmen TPPS kota dalam pemanfaatan satu data stunting dan mensosialisasikan penguatan pemantauan dan pelaporan 8 aksi konvergensi.
“Dalam mewujudkan satu data stunting, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertangung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Kusmana.
Hal ini kata Kusmana, harus diwujudkan sebagai amanat dari Pepres No. 39/2019 tentang satu data indonesia. Tentulah peran-peran ini, TPPS harus terus melakukan strategi yang berfokus pada upaya percepatan penurunan stunting di Kota Sukabumi.
Kusmana menjelaskan, Kota sukabumi saat ini belum terbebas masalah stunting, berdasarkan data e-ppgbm bulan februari tahun 2023 ada sekitar 6,28% atau sebanyak 1.235 balita dan data e-ppgbm bulan agustus 2023 sekitar 5,42% atau sebanyak 996 balita dalam kondisi stunted.
Sedangkan data keluarga beresiko Stunting (KRS) berdasarkan data hasil pemutakhiran pk 22 dan verval 2022 sebanyak 32.625 keluarga dan data KRS berdasarkan data. Hasil pemutakhiran pk 23 dan verval 2023 sebanyak 25.337 keluarga.
“Alhamdulillah dari kedua data tersebut baik dari data e-ppgbm (dinas kesehatan) dan data KRS (dinas dalduk) mengalami penurunan. Tapi kita jangan terlena dengan progres data-data tersebut. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen di Kota Sukabumi yang dengan penuh semangat berkolaborasi dalam mengupayakan percepatan penurunan stunting di Kota Sukabumi. Sehingga upaya ini sebagai ikhtiar kita untuk menurunkan stunting di kota sukabumi,” paparnya.
Dengan adanya Rakor TPPS ini, sambung Kusmana, diharapkan dapat meningkatnya komitmen TPPS di tingkat kota dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting. Kemudian meningkatnya layanan konvergensi layanan percepatan penurunan stunting yang semakin kuat di tingkat kota. Lalu penggunaan satu data stunting dalam perencanaan dan penganggaran.
“Saya mengajak semua pihak untuk menjadikan percepatan penurunan stunting ini sebagai program prioritas. Sebab, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab semua sektor khususnya pergerakan kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan masyarakat. Keterlibatan pentahelix ini akan sangat strategis dalam mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang,” pungkasnya. (*)
